Siaran Pers : Perpres ISPO

SIARAN PERS
Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan
Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia
Pemerintah Dihimbau Serius Melakukan Perbaikan Sistem
Sertifikasi ISPO

Jakarta, 20 September 2018. Hari ini Forum Koordinasi Masyarakat Sipil (FKMS) untuk penguatan ISPO kembali menyerukan Pemerintah untuk segera membenahi substansi draf Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO) serta memperbaiki proses penyusunannya menjadi lebih transparan dan partisipatif sebelum draft peraturan tersebut disahkan. FKMS menilai draft Perpres mengenai sistem sertifikasi mandatori tersebut masih belum memadai untuk memperbaiki tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan hidup dan pemenuhan HAM serta memastikan keberterimaan pasar. Read more

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil : Perpes ISPO

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipi

Menanggapi Rencana Pengesahan Draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)

PENGUATAN ISPO SETENGAH HATI?

Subtansi Draf Pepres Tidak Memadai untuk Memenuhi Tujuan Keberterimaan Pasar, Pembenahan Tata Kelola, Penyelamatan Lingkungan, dan Pemenuhan HAM

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional. Read more

SIARAN PERS Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Isi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Tahun 2018 Berpotensi Melemahkan  ISPO

Jakarta,  28 Januari 2018. Proses penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang telah berjalan selama satu setengah tahun terakhir menuju anti klimaks.  Proses penguatan ini pada awalnya diharapkan mampu mendorong tata kelola kelapa sawit berkelanjutan Read more

Perusahaan Negara Tanpa Sertifikat ISPO Menghilangkan Akses Warga Terhadap Hak Atas Air Bersih

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik negara yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi utama tanaman perkebunanya, luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sekitar 19.454 ha yang tersebar di 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Sukabumi) dan Banten (Kabupaten Lebak). Read more

Pembukaan Ekspor Kayu Bulat Beresiko Picu Pembalakan Liar di Indonesia

Bogor, 13 Desember 2017. Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri. Read more