SIARAN PERS Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Isi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Tahun 2018 Berpotensi Melemahkan  ISPO Jakarta,  28 Januari 2018. Proses penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang telah berjalan selama satu setengah tahun terakhir menuju anti klimaks.  Proses penguatan ini pada awalnya diharapkan mampu mendorong tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dan […]

Perusahaan Negara tanpa sertifikat ISPO menghilangkan akses warga terhadap hak atas air bersih

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik negara yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi utama tanaman perkebunanya, luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sekitar 19.454 ha yang tersebar di 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Sukabumi) dan Banten (Kabupaten Lebak).

Pembukaan Ekspor Kayu Bulat Beresiko Picu Pembalakan Liar di Indonesia

Bogor, 13 Desember 2017. Pembalakan liar dan penyelundupan kayu bulat dapat kembali marak di Indonesia jika usulan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) terhadap pemberlakukan ekspor kayu bulat disetujui. Kaoem Telapak dan Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) menolak tegas usulan ini karena dapat menghambat perkembangan industri kayu dalam negeri.

Skema Sertifikasi Sawit Berkelanjutan Harus Dirancang Ulang

Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia Selasa, 21 Maret 2017 B ersamaan dengan Hari Hutan Sedunia, kami kelompok perwakilan masyarakat sipil menyatakan sikap bersama terkait industri kelapa sawit yang berkelanjutan Indonesia melalui sebuah kertas posisi sebagai bentuk partisipasi aktif dan transparan dalam proses ‘penguatan’ yaitu pembenahan mendasar terhadap sistem sertifikasi industri […]