Pemantauan Pengusahaan Hutan oleh Masyarakat

Policy Brief No. 01: Peluang dan Tantangan
draft untuk diskusi internal

Transparansi menjadi prasyarat penting dalam upaya reformasi kehutanan Indonesia. Hal ini juga menjadi perhatian khususnya kalangan organisasi non-pemerintah dan kelompok-kelompok penekan lain, termasuk IMF dan World Bank yang merekomendasikan pembaharuan kebijakan yang dapat mendorong terjadinya transparansi (the World bank, 1998). Meskipun UU Kehutanan No. 41 tahun 99 menyebutkan bahwa misalnya dalam perencanaan hutan, “…harus dilaksanakan secara transparan, bertanggung-gugat, partisipatif, terpadu, serta memperhatikan kekhasan dan aspirasi daerah”, akan tetapi pada prakteknya keterlibatan rakyat hanya diakomodasikan secara minimal oleh para pengambil kebijakan kehutanan Indonesia. Dalam rangka menuju pengelolaan hutan yang transparan maka pemantauan pengusahaan hutan oleh masyarakat, di mana masyarakat melakukan monitoring atas kegiatan-kegiatan pengusahaan hutan yang terjadi di wilayahnya, menjadi sangat penting. Read more