Pernyataan Bersama Masyarakat Sipil : Perpes ISPO

Pernyataan Bersama Masyarakat Sipi

Menanggapi Rencana Pengesahan Draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan (ISPO)

PENGUATAN ISPO SETENGAH HATI?

Subtansi Draf Pepres Tidak Memadai untuk Memenuhi Tujuan Keberterimaan Pasar, Pembenahan Tata Kelola, Penyelamatan Lingkungan, dan Pemenuhan HAM

Forum Komunikasi Masyarakat Sipil (FKMS) yang selama ini mengikuti proses penguatan ISPO menilai draf Peraturan Presiden mengenai sertifikasi ISPO tidak memadai untuk membenahi tata kelola kelapa sawit, penyelamatan lingkungan dan pemenuhan HAM serta keberterimaan pasar. Sudah selayaknya Pemerintah segera memperbaiki proses dan membenahi substansi draf Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO sebelum disahkan untuk memperkuat industri sawit nasional.

Proses penguatan sistem sertifikasin ISPO yang telah bergulir sejak tahun 2016 semula dimaksudkan untuk mendorong perbaikan menyeluruh terhadap sistem sertifikasi yang telah dilaksanakan sejak tahun 2011 tersebut, yang dinilai tidak berdampak terhadap kualitas tata kelola industri sawit. Selain itu, penguatan ISPO juga ditujukan untuk membenahi tata kelola industri perkebunan sawit dan sekaligus memberikan solusi serta insentif atas persoalan yang dihadapi petani sawit swadaya yang belum tersentuh oleh kebijakan Pemerintah. Sistem sertifikasi tersebut kini akan diatur melalui Peraturan Presiden dan akan diterapkan secara mandatori terhadap semua usaha perkebunan kelapa sawit. Hasil penguatan ISPO diharapkan berdampak pada menguatnya keberterimaan dan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar global.

FKMS bukan hanya mengapresiasi rencana Pemerintah untuk penguatan sistem sertifikasi ISPO, tetapi juga turut mendukung upaya Pemerintah ini dengan turut menyampaikan sejumlah masukan untuk memastikan sistem sertifikasi ini kredibel dan dapat diterima, di antaranya:

  1. Proses penyusunan draf Peraturan Presiden dilakukan secara transparan partisipatif dan multi-pihak.
  2. Sistem sertifikasi ISPO memiliki standar (Prinsip dan Kriteria) yang kuat dan meliputi aspek-aspek: kepatuhan hukum; manajemen perkebunan yang baik; perlindungan hutan alam  primer, gambut dan lingkungan; tanggung jawab terhadap pekerja; tanggung jawab social dan pemberdayaan ekonomi masyarakat; perbaikan yang berkelanjutan; ketelusuran dan transparansi; penghargaan terhadap HAM
  3. Proses sertifikasi ISPO harus dilakukan secara inklusif, kredibel dan transparan oleh lembaga sertifikasi independen yang terakreditasi serta melibatkan dan menerima input para pihak terutama masyarakat.
  4. Adanya mekanisme “grievance” yang dapat diterima para pihak, yaitu pengajuan dan penyelesaian keluhan terhadap hasil sertifikasi.
  5. Sistem sertifikasi ISPO harus akuntabel. Penegakan hukum atas temuan ketidakpatuhan serta pemberian sanksi kepada pelaku usaha perkebunan kelapa sawit yang tidak mengikuti sertifikasi harus dilakukan.
  6. Sistem ini juga harus memberi ruang pada masyarakat untuk bisa mengawasi pelaksanaannya melalui pemantauan independen terhadap pelaksanaan ISPO. FKMS juga memandang perlunya Pemerintah melakukan berbagai inisiatif paralel untuk membantu kesiapan pelaku usaha perkebunan, khususnya pekebun swadaya, untuk dapat mengikuti sertifikasi ISPO. Selain itu, mekanisme pemberian insentif juga dapat digagas untuk mendorong para pekebun swadaya mengikuti sertifikasi mandatori ini.

Namun demikian, FKMS mencermati perkembangan proses penguatan ISPO semakin jauh dari harapan. Sejak akhir 2017 proses pembahasan draf Peraturan Presiden tentang sistem sertifikasi ISPO menjadi semakin tertutup. Padahal sebelumnya sudah cukup partisipatif dan bahkan telah menyelenggarakan konsultasi publik di 4 region. Selain itu, FKMS menilai draf Peraturan Presiden terkini telah menghilangkan beberapa substansi krusial yang niscaya diperlukan untuk memastikan sistem sertifikasi sawit keberlanjutan yang kredibel, di antaranya:

  1. Standar ISPO menghilangkan prinsip perlindungan hutan alam primer, gambut dan lingkungan; penghargaan HAM dan keterlusuran.
  2. Pemantauan independen sebagai bagian pengawasan terhadap pelaksanaan sistem sertifikasi ISPO dihilangkan; keberadaan Pemantau Independen direduksi hanya menjadi anggota komite ISPO.
  3. Mekanisme pengajuan dan penyelesaian keluhan tidak diatur dalam draf Peraturan Presiden ini.
  4. Tidak ada pengaturan mengenai penegakan hukum dan penerapan sanksi atas temuan ketidakpatuhan.
  5. Sangat terbatasnya waktu untuk penyiapan aturan-aturan pelaksana berpotensi menghasilkan aturan yang tidak berkualitas, yang pada akhirnya akan menghambat implementasi sistem sertifikasi ISPO.
    FKMS menyadari bahwa Peraturan Presiden tentang Sistem Sertifikasi ISPO ini menjadi landasan dan memberikan mandat bagi kementerian terkait untuk menyusun peraturan pelaksana, sehingga perkembangan ini dinilai akan menyulitkan tercapainya tujuan perbaikan tata kelola sektor kelapa sawit dan keberterimaan pasar terhadap produk kelapa sawit berkelanjutan Indonesia.

FKMS menyerukan kepada Pemerintah untuk segera memperbaiki substansi dari draf Peraturan Presiden tentang sistem sertifikasi ISPO serta memperbaiki proses penyusunan kebijakan ini menjadi  transparan, inklusif dan akuntabel. FKMS meyakini hanya dengan cara ini sistem sertifikasi ISPO benar-benar dapat dikuatkan dan akan menghasilkan sistem sertifikasi yang kredibel, robust, akuntabel dan diterima seluruh pemangku kepentingan di Indonesia

========

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Forest Watch Indonesia (FWI) – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK)Kaoem Telapak – Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia (WRI) – Greenpeace Indonesia – Yayasan Madani Berkelanjutan – Institute for Ecosoc Rights – GAIA – Tropical Forest Foundation (TFF) -Padi Indonesia, Kalimantan Timur – Jasoil, Papua Barat – Uno Itam, Aceh – Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi – Evergreen, Sulawesi Tengah – Yayasan Pusaka – Sayogyo Institute – Indonesia Center for Environmental Law – Kemitraan – GeRak Aceh – Stabil Kalimantan Timur – PPLH Mangkubumi – JAPESDA Gorontalo – GRID Kalimantan Barat – LPMA Borneo, Kalimantan Selatan – Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh – Jikalahari, Riau – KomnasDes, Sulawesi Tenggara – HAKI, Sumatera Selatan – LinkAR, Kalimantan Barat – TERAS, Sulawesi Tenggara – POKKER SHK, Kalimantan Tengah – Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Lampung – ROA, Sulawesi Tengah – Jurnal Celebes, Sulawesi Selatan – Yayasan Mitra Insani (YMI), Riau – HAKA, Aceh – Perkumpulan Bin Madag Hom Teluk Bintuni, Papua Barat – Wallacea, Sulawesi Selatan – Yayasan Intsia Papua, Papua – PHPKP, Papua Barat – LBH Papua, Papua.4

 

Download this document in Bahasa or English