Perusahaan Negara tanpa sertifikat ISPO menghilangkan akses warga terhadap hak atas air bersih

PT. Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII) merupakan salah satu perusahaan perkebunan milik negara yang menjadikan kelapa sawit sebagai komoditi utama tanaman perkebunanya, luas perkebunan kelapa sawit yang dimiliki sekitar 19.454 ha yang tersebar di 2 provinsi yaitu Provinsi Jawa Barat (Kabupaten Bogor dan Sukabumi) dan Banten (Kabupaten Lebak).

Hingga saat ini PTPN VIIII belum memegang sertifikat ISPO. Dari 16 perusahan plat merah yang memiliki komoditi kelapa sawit hanya 2 perusahaan yang memegang sertifikat ISPO. Padahal, perusahaan negara diharapkan harus lebih patuh pada prinsip ISPO atau sertifikasi sawit berkelanjutan Indonesia. ISPO adalah kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing minyak sawit Indonesia di pasar dunia yang bebas dari masalah lingkungan.

Namun sayangnya, sejak tahun 2013 limbah pabrik kelapa sawit PTPN VIII Cikasungka Cigudeg, Kabupaten Bogor diduga berulang kali mencemari Sungai Cikalong dan Sungai Cidurian saat musim hujan tiba. Padahal dua sungai tersebut merupakan sumber air utama bagi warga desa yang tinggal di sekitar bantaran sungai, khusunya Desa Kalongsawah, Desa Sipak, Desa Pamegarsari dan Desa Mekarjaya.

Kejadian ini berulang, dan terjadi lagi pada Rabu dan Kamis, 29-30 November 2017. Menjelang tengah malam setelah hujan, limbah dari kolam-kolam penampungan yang tak jauh dari kampung dan sungai, mengalir masuk ke dalam aliran Sungai Cikalong dan Sungai Cidurian puluhan kilometer. Sekejap air sungai dari dua air sungai tersebut berubah warna menjadi hitam pekat, berlendir, dan berbau busuk. Ratusan Kepala Keluarga di Kecamatan Jasinga dan Kecamatan Cigudeg yang setiap harinya menggunakan air tersebut tidak bisa menggunakannya lagi karena air berubah total dan menakutkan.

Empat desa yang paling dekat dengan sungai mengalami dampak pencemaran yang paling parah, sungai tak bisa lagi menyediakan air bersih untuk mandi dan mencuci. Begitu pula dengan pengasuh pondok pesantren mengeluhkan ketiadaan air bersih untuk wudhu bagi santri-santrinya.

Masyarakat sudah melaporkan kejadian tersebut kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Bogor tertanggal 30 November 2017, dan sudah ditindak lanjuti oleh DLH dengan melakukan cek lapangan pada tanggal 4 dan 6 Desember 2017, serta memberikan teguran kepada Presiden Direktur PTPN VIII melalui surat bernomor 6601/2276/PHPL-DLH pada 8 Desember 2017 lalu. Salah satu isi teguran itu mewajibkan PTPN VIIII Cikasungka Cigudeg menghentikan pembuangan air limbah ke media lingkungan (sungai dan tanah) serta melengkapi dan memilikiizin pembuangan air limbah. Izin Pembuangan Air Limbah PTPN VIII telah habis masa berlakunya pada 18 Juli 21017.

Sejak keluarnya surat teguran DLH Kabupaten Bogor, saat ini pihak PTPN VIIII Cikasungka Cigudeg sedang menambah empat kolam penampungan limbah baru seluas dua hektar. Kolam ini menambahi 15 kolam yang telah ada. Namun warga menyebut bahwa setiap kolam penampungan masih menyisakan air limbah berwarna hitam pekat dan bau. Diduga tidak ada perlakuan khusus untuk pengelolaan limbah dari setiap kolam penampungannya.

Warga terdampak menuntut PTPN VIII untuk tidak lagi melakukan pencemaran Sungai Cikalong dan Sungai Cidurian atas aktifitas yang mereka lakukan dilingkungan desa. Warga juga menuntut PTPN VIIII Cikasungka Cigudeg untuk melakukan pengelolaan limbah pabrik sesuai dengan peraturan yang berlaku dan Peraturan Mentri Lingkungan Hidup Nomor 5 tahun 2014, dan pemerintah menindak tegas atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh PTPN VIII.

Kehancuran ekosistem dan rusaknya kualitas air Sungai Cikalong dan Sungai Cidurian harts dipulihkan oleh PTPN VIII Cikasungka Cigudeg. Lebih jauh lagi, masyarakat korban limbah perlu mendapatkan kompensasi atas kerugian yang telah mereka derita.

Narahubung :

Masuta, Ketua RW 05 Kampung Kalongdagul, Desa Kalongsawah, Kec. Jasinga, Kabupaten
Bogor, 0856 1252 181

Andi Ahmadi S.Pd. Ketua Presidium Koalisi Pemuda Anti Limbah Desa Kalongsawah, Kec.
Jasinga, Kabupaten Bogor, 0817 6577 774

Johanes Jenito. Kaoem Telapak. 0811 5221 985

rizm4n

About the Author

Archives

Categories