SIARAN PERS Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk Penguatan ISPO dan Kelompok Perwakilan Masyarakat Sipil untuk Industri Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia

Isi Rancangan Peraturan Presiden Tentang Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) Tahun 2018 Berpotensi Melemahkan  ISPO

Jakarta,  28 Januari 2018. Proses penguatan Sistem Sertifikasi Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (ISPO) yang telah berjalan selama satu setengah tahun terakhir menuju anti klimaks.  Proses penguatan ini pada awalnya diharapkan mampu mendorong tata kelola kelapa sawit berkelanjutan dan mampu meningkatkan daya saing sektor kelapa sawit. Akan tetapi, terjadi pengabaian terhadap proses multipihak dan isi draft rancangan Peraturan Presiden (Perpres) tentang Sistem Sertifikasi ISPO  yang disusun pada bulan Januari 2018 malah berpotensi menjadi langkah mundur yang makin melemahkan ISPO.

Proses penguatan ISPO telah dilakukan sejak Juni 2016 hingga September  2017. Pada awalnya, terjadi dialog yang  cukup terbuka antara pemerintah dan para pemangku kepentingan, termasuk masyarakat sipil, melalui rangkaian pertemuan di Jakarta dan Bogor, serta konsultasi publik di wilayah  Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan Papua yang telah menghasilkan beberapa rekomendasi untuk rancangan Perpres serta prinsip dan kriteria sistem sertifikasi ISPO.  Sedianya sebuah konsultasi publik nasional akan diselenggarakan sebelum finalisasi draft rancangan Perpres tersebut. Alih-alih menyelenggarakan konsultasi publik nasional, pemerintah yang dimotori oleh Kementerian Koordinator bidang Perekonomian malah menyelenggarakan pertemuan-pertemuan terbatas sehingga proses yang ada justru makin tertutup dan masyarakat – termasuk pemangku kepentingan yang semula dilibatkan – sulit mendapatkan akses informasi mengenai kemajuan proses.

Draft rancangan Perpres yang disusun pada bulan Januari 2018 seolah mengabaikan hasil  dan masukan dari konsultasi publik regional.  Beberapa poin penting masukan masyarakat dari hasil Konsultasi Publik terhadap rancangan  Perpres ISPO dikeluarkan dari draft rancangan versi Januari 2018, seperti prinsip ketelusuran dan Hak Asasi Manusia (HAM). “Tidak dirujuknya prinsip HAM yang fundamental dalam sistem sertifikasi ISPO jelas merupakan langkah mundur” tutur Sri Palupi dari Institute for Ecosoc Rights. Digabungkannya prinsip ‘perlindungan hutan alam/primer dan gambut’ dengan ‘manajemen lingkungan’ menjadi ‘pengelolaan lingkungan hidup, sumber daya alam dan keanekaragaman hayati’ tanpa merujuk kembali pada pentingnya prinsip ‘perlindungan’ merupakan salah satu contoh isi rancangan yang melemahkan ISPO. Hal ini menunjukkan ketidakseriusan Pemerintah dalam upaya perlindungan hutan dan gambut  yang tersisa dan memperbaiki daya saing industri sawit Indonesia.

Lebih lanjut, Teguh Surya dari Yayasan Madani Berkelanjutan menyatakan.”Draft rancangan versi Januari 2018 juga menghilangkan kewajiban sertifikasi bagi pekebun plasma dan pekebun swadaya.  Hal ini akan berimplikasi pada lepasnya tanggung jawab pemerintah dalam mendorong dan mendukung peningkatan kapasitas dan proses sertifikasi khususnya bagi petani swadaya.”

“Draft rancangan ini juga menghilangkan pengaturan mengenai pemantauan independen terhadap sistem sertifikasi ISPO serta direduksinya posisi dan peran pemantau independen menjadi bagian dari komite sertifikasi.  Ini jelas akan melemahkan kredibilitas sistem itu sendiri.” tambah Mardi Minangsari dari Kaoem Telapak.

Abu Meridian, koordinator Forum Koordinasi Masyarakat Sipil untuk penguatan ISPO mengatakan, ” Kami kelompok masyarakat sipil menyerukan kepada Pemerintah Indonesia untuk menghentikan proses yang tidak transparan dan partisipatif dalam pembahasan rancangan Perpres sistem sertifikasi ISPO yang telah mengakibatkan berbagai perubahan signifikan pada batang tubuh Perpres di luar proses yang telah disepakati. Apabila tidak ada perbaikan dalam proses  dan substansi draft rancangan sampai dengan disahkannya Perpres ini, maka kami menyatakan bahwa proses ini telah gagal mencapai  tujuan utama  penguatan ISPO untuk memperbaiki tata kelola dan memperkuat daya saing sektor kelapa sawit Indonesia.”

===

Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) – Lembaga Ekolabel Indonesia (LEI)- Forest Watch Indonesia (FWI) – Jaringan Pemantau Independen Kehutanan (JPIK) – Kaoem Telapak – Yayasan Sumberdaya Dunia Indonesia – Greenpeace Indonesia – Yayasan Madani Berkelanjutan – Institute for Ecosoc Rights – GAIA – Tropical Forest Foundation (TFF) -Padi Indonesia, Kalimantan Timur – Jasoil, Papua Barat – Uno Itam, Aceh – Lembaga Tiga Beradik (LTB) Jambi – Evergreen, Sulawesi Tengah – Yayasan Pusaka – Sayogyo Institute – Indonesia Center for Environmental Law – Kemitraan – GeRak Aceh – Stabil Kalimantan Timur – MATA Aceh – Perkumpulan Bantuan Hukum Kalimantan – PPLH Mangkubumi – JAPESDA Gorontalo – GRID Kalimantan Barat – LPMA Borneo, Kalimantan Selatan – Yayasan Peduli Nanggroe Atjeh (PeNA), Aceh – Jikalahari, Riau – KomnasDes, Sulawesi Tenggara – HAKI, Sumatera Selatan – LinkAR, Kalimantan Barat – TERAS, Sulawesi Tenggara – POKKER SHK, Kalimantan Tengah – Yayasan Konservasi Way Seputih (YKWS), Lampung – ROA, Sulawesi Tengah – Jurnal Celebes, Sulawesi Selatan – Yayasan Mitra Insani (YMI), Riau – HAKA, Aceh – Perkumpulan Bin Madag Hom Teluk Bintuni, Papua Barat – Wallacea, Sulawesi Selatan – Yayasan Intsia Papua, Papua – PHPKP, Papua Barat – LBH Papua, Papua.

Narahubung :

Sri Palupi, mgspalupi@gmail.com , 0813 1917 3650

Teguh Surya, teguh.surya@madaniberkelanjutan.id , 0819 1519 1979

Abu Meridian, abu.meridian@kaoemtelapak.org , 0823 11 600 535

Mardi Minangsari, minangsari@gmail.com , 0818 100 930

Catatan Untuk Editor

  • Sejak tahun 1970-an kelapa sawit dipilih oleh pemerintah Indonesia sebagai model pembangunan ekonomi cepat andalan pendapatan negara.  Seakan tidak ada pembatasan, luasan konsesi terus bertambah mencapai 300-500 ribu hektar per tahun, statistik perkebunan Indonesia 2015-2017.
  • Tercatat dari 133 ribu hektar yang memproduksi 216 ribu ton pada tahun 1970-an, saat ini konsesi perkebunan kelapa sawit menguasai 12.3 juta hektar dan angka produksinya mencapai 35.3 juta ton pada tahun 2017
  • Indonesia kehilangan hutan seluas 684.000 hektar setiap tahunnya akibat pembalakan liar, kebakaran hutan, perambahan hutan, dan alih fungsi hutan yang salah satunya untuk perkebunan kelapa sawit. Berdasarkan data Global Forest Resources Assessment (FRA), Indonesia menempati peringkat kedua dunia tertinggi kehilangan hutan setelah Brasil yang berada di urutan pertama. Padahal, Indonesia disebut sebagai megadiverse country karena memiliki salah satu hutan terluas dengan keanekaragaman hayati terkaya di dunia.
  • Tindakan pemerintah mengabaikan kesepakatan dalam proses multipihak penguatan ISPO juga telah terjadi sebelumnya pada bulan Januari 2017, yang telah mendorong sejumlah kelompok masyarakat sipil mengeluarkan kertas posisi mengenai industri sawit berkelanjutan Indonesia dan  skema ISPO.  Kertas posisi dapat diunduh melalui http://jpik.or.id/info/wp-content/uploads/2017/03/Kertas-Posisi_IND.pdf